Warga tanah merah mendirikan tenda di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Jakarta, Seruu.com- Pasca pembubaran paksa yang dilakukan Satpol PP terhadap tenda milik warga Tanah Merah Koja, Jakarta Utara (Senin malam) lalu, ternyata tidak mematahkan semangat para demonstran, buktinya sampai, Kamis hari ini mereka terus bertahan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

"Posisi kami sekarang masih bertahan di depan mendagri tanpa tenda kehujanan. Masih solid dan tetap bertahan sambil menunggu suport massa dari tanah merah, KTP adalah harga mati bagi  warga Tanah Merah, copot FOKE (Fauzi Bowo) sekarang Juga atau gulingkan SBY-Boediono, " ungkap purwanto saat dihubungi Seruu.com Kamis (19/1/2012).

Purwanto mengatakan bahwa, pengusiran paksa tadi malam bukan saja upaya pembungkaman terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, tetapi juga menunjukan kepada rakyat, betapa kejamnya aparat keamanan di negeri ini.

"Buktinya itu ada 2 warga, Ariansa dan Pasaribu menjadi korban pengroyokan aparat Satpol PP dan sampai saat ini harus mengalami perawatan intensif," imbuhnya.

"Bukan saja tindakan represif yang ditunjukan Satpol PP terhadap warga, melainkan semua perlengkapan aksi mulai dari tenda, alas tidur, beras, tabung gas 3 kg serta puluhan karton mie instan semua diambil Satpol PP," tuturnya.

"Tetapi sampai kapanpun, Kita akan terus bertahan sampai tuntuan warga terpenuhi," pungkasnya.

Seperti diberitahkan sebelumnya, Ratusan petugas Satpol PP sekitar pukul 21.00 WIB, Rabu (18/1/2012) membongkar paksa tenda milik warga Tanah Merah Koja, Jakarta Utara, di depan pagar kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Tindakan itu mendapat perlawanan warga dengan menarik tenda dari tangan petugas sehingga sejumlah perempuan dan anak-anak histeris.

Aksi warga untuk kali kesekian ini mewakili puluhan ribu warga Tanah Merah. Mereka menuntut Kementerian Dalam Negeri segera membuatkan kartu tanda penduduk atau KTP bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Tanah Merah.

Sejauh ini Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menolak permintaan warga. Alasannya, mereka tinggal di lahan milik orang lain. Penerbitan KTP juga dipastikan membawa konsekuensi hukum lain, yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai warga.

Padahal menurut pengakuan warga mereka selalu didata saat pemilu legislatif, Presiden maupun Pilkada DKI meskipun tidak memiliki KTP. Warga menuding negara dan pemerintah DKI hanya ingat bahwa mereka adalah penduduk Jakarta saat pemilu. [simon]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU