Seruu.com - Belasan pulau kecil di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), berpotensi lenyap akibat penerbitan izin usaha penambangan yang bertentangan dengan aturan dan undang-undang.

“Tidak sedikit pulau kecil di Karimun dijadikan sebagai area tambang. Saya khawatir kebijakan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Karimun yang bertentangan dengan sejumlah aturan dan undang-undang itu itu kelak mengakibatkan belasan pulau kecil tersebut raib,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Karimun Jamaluddin di Gedung DPRD Karimun, Selasa (24/1/2012).

Ia mengharapkan dalam waktu dekat Pemkab Karimun meninjau ulang sejumlah izin usaha penambangan (IUP) di pulau-pulau kecil itu karena pulau-pulau kecil di perbatasan sebenarnya dilindungi dengan banyak aturan dan undang-undang (UU).

Menurutnya, pada Oktober 2012 kepada Kepala Dinas Pertambangan menanyakan acuan teknis maupun hukum penerbitan sejumlah IUP di pulau-pulau kecil sehingga berani mengangkangi UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan PP No 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. “Sampai saat kami tidak memperoleh jawaban,” katanya.

Jamaluddin juga mengungkapkan pada Pasal 71 dan Pasal 73, 74 serta 75 dalam UU 27 tahun 2007 menegaskan sanksi administratif maupun sanksi pidanan. Sedangkan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No 62 tahun 2010 mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar.

Pemanfaatan pulau-pulau di Kabupaten Karimun yang terletak di wilayah perbatasan hanya boleh dilakukan untuk tiga item, yaitu untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan atau pelestarian lingkungan. “Akibat lain dari penerbitan asal jadi itu telah meresahkan ribuan nelayan,” jelasnya. [ndis]

KOMENTAR SERUU