Apriani saat diminta keluar oleh polisi setelah tabrak 13 orang pejalan kaki (capture video amatir)
Dalam banyak kasus ketika hukum tidak lagi memuaskan bagi masyarakatnya maka dengan sendirinya akan dinegasikan. Itu manusiawi sekali karena pada dasarnya aturan hukum ada untuk memberikan rasa aman bagi masyarakatnya,

Jakarta, Seruu.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum indonesia (PBHI) Poltak Agustinus Sinaga menilai bahwa hukuman bagi sopir Xenia maut yang menabrak 13 orang dan menewaskan 9 orang termasuk balita dan ibu hamil harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena jika tidak maka salah satu yang paling dirugikan adalah penegak hukum sendiri dimana kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin menipis.

"Efeknya masayrakat akan memilih keadilan menurut versinya sendiri. Banyak kasus kan sopir metromini yang mobilnya dibakar dan orangnya dihajar dibanyak tempat, kalau itu yang terjadi yang rugi semuanya, ya proses penegakan hukum dan rasa aman masyarakat," tuturnya saat dihubungi seruu.com, Jumat (27/1/2012).

Menurut Poltak jika aparat penegak hukum tidak arif dalam menyikapi hal ini dan cenderung hanya menegakan hukum secara tekt book maka hukum hanya akan menjadi hiasan dan masyarakat akan cenderung tidak kooperatif dengan aparat penegak hukum.

"Dalam banyak kasus ketika hukum tidak lagi memuaskan bagi masyarakatnya maka dengan sendirinya akan dinegasikan. Itu manusiawi sekali karena pada dasarnya aturan hukum ada untuk memberikan rasa aman bagi masyarakatnya," tambahnya.

"Dalam kasus Afriani ini hukuman yang berat otomatis akan memberikan efek jera terhadap para pengemudi yang mengabaikan keselamatan dan aturan berkendara sehingga merugikan bahkan menyebabkan banyak orang meninggal. Ini juga bisa menjadi rujukan hukum atas kasus serupa bila itu kembali terjadi," pungkasnya.

Sejauh ini para prakstisi hukum mendesak agar kepolisian menerapkan pasal pembunuhan kepada Afriani atas ulahnya yang mengemudi dibawah pengaruh alkohol dan ekstasi.

Rujukan hukum atau yurisprudensi atas penerapan pasal pembunuhan dalam kecelakaan lalulintas pernah dipakai di pengadilan dalam kasus yang mendudukan seorang sopir metromini pada tahun 1994.

Untuk diketahui, yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan acuan hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.

Yurisprudensi dalam kasus ini adalah yang terkait dalam kecelakaan maut Metromini bernopol B.7821VM jurusan Senen-Tanjung Priok pada 6 Maret 1994 silam. Saat itu, sopir Marojohan Silitonga alias Ramses Silitonga usai menenggak minuman anggur mengemudikan busnya yang sarat penumpang secara ugal-ugalan. Akibatnya, saat melintas Jalan Perintis Kemerdekaan, busnya slip dan nyebur ke Kali Sunter. 32 penumpangnya tewas di dalam sungai sedangkan 13 lainnya terluka parah.

Walau sempat buron ke kampung halamannya di Sumatera Utara, polis berhasil menangkapnya dan menjeratnya dengan Pasal 338 KUHP dan jaksa penuntut umum mendakwanya juga dengan Pasal 338 KUHP. Penggunaan pasal ini dikabulkan Majelis Hakim Jakarta Utara hingga ke tingkat Mahkamah Agung hingga Ramses divonis hakim hukuman 15 tahun penjara. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU