ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Rencana Pemprov DKI untuk menerapkan pajak 10 persen bagi rumah makan/warung tegal (warteg) memerlukan pengawasan ketat. Pasalnya, oknum petugas di lapangan berpotensi menjadikan objek pajak itu sebagai lahan pungutan liar (pungli).

Selain itu, mekanisme pungutan pajak itu masih menggunakan pencatatan secara manual. Bahkan kebijakan itu menetapkan warteg beromzet Rp 200 per tahun atau Rp 540 per hari sebagai objek pajak. Padahal, keuntungan bersih yang didapat pedagang dari omzet tersebut berkisar antara Rp 70 ribu-100 ribu per hari. "Jangan sampai ini hanya memperluas lahan pungli," ujar Anggota Komisi C (bidang perpajakan) DPRD DKI Ahmad Husin Alaydrus, Selasa (31/1).

Karena itu penetapan objek pajak dengan batasan omzet itu, sambung dia, harus diiringi dengan konsep pelaksanaan yang baik dan benar. "Kalau tidak ada mekanisme pemungutan pajak secara tepat, percuma saja. Tujuan menambah pendapatan daerah dari sektor pajak bisa tidak berjalan," tandas politisi Partai Demokrat itu.

Namun saat ditanyakan perihal penetapan objek pajak rumah makan dengan omzet Rp 200 per tahun relatif merugikan pedagang, Ahmad enggan mengomentari hal itu. Sebab aturan tersebut telah menjadi keputusan. "Ini sudah dimasukan dalam aturan, mau gimana lagi. Yang penting sekarang adalah pengawasannya," katanya.

Seperti diketahui, revisi pajak warteg menuai kontroversi. Kalangan pedagang menolak keras. Sebab penetapan revisi jumlah omzet per tahun tidak dikomunikasikan dengan para pelaku usaha tersebut. Apalagi jumlah pedagang warteg di Jakarta mencapai sekitar 5.000-an.  [ndis]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU