Jakarta, Seruu.Com - Perwakilan buruh se-Tangerang bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hari ini, Rabu (1/2). Mereka bertemu untuk mencari jalan keluar atas sengketa besaran upah minimum di Kantor Kemenakertrans.

Sengketa antara pengusaha dengan buruh di Tangerang sebenarnya sudah berlangsung lama. Persoalan terkait UMK yang sudah di tetapkan melalui SK Gubernur tersebut harus mendapat respon yang negatif dari Apindo dengan menggugatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banten.

Berikut adalah empat tuntutan para buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Tangerang Raya, Banten, kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama, Koswara, Selasa (31/1), empat tuntutan itu merupakan hasil kesepakatan buruh aliansi Tangerang.

Pertama, meminta Apindo Tangerang mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait revisi upah minimun kabupaten (UMK) SK Gubernur Banten. Kedua, perusahaan harus mematuhi revisi SK Gubernur Banten terkait penetapan UMK se-Provinsi Banten.

Ketiga, Dinas Tenaga Kerja diminta mengawasi dan menindak perusahaan yang tidak membayar upah sesuai SK Gubernur Banten. Keempat, mencabut Kepmen No 17 Tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kehidupan layak.

Pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Apindo dilaksanakan hari ini, Rabu (1/2) pukul 15.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, 100 buruh dari berbagai aliansi se-Tangerang Raya siap kepung kantor Kemenakertrans. [rosy]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU