Jakarta, Seruu.com- Koordinator KASBI Jakarta, Sultoni memaparkan kehadiran TNI/POLRI dalam sengketa perburuhan di Indonesia hanya akan menjadi pengaman operasi investasi asing, ketimbang menjadi pelindung masyarakat dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sebaliknya Presiden, TNI/Polri, Gubernur hingga Bupati menjadi mesin-mesin kapitalis birokrat untuk menindas hak-hak buruh.

Menurut Sultoni, Fasisme secara esensi adalah tindakan kekerasan militer yang dilakukan oleh kapitalis monopoli dunia, melalui rejim boneka, dalam hal ini adalah SBY-BOEDIONO

Dalam kasus meningkatnya gerakan buruh dalam perjuangan menuntut hak-haknya, pemerintah melalui kesepakatan yang dibuat bersama dengan serikat buruh telah memaksa kaum buruh untuk menghentikan aksi-aksi pemogokan karena dianggap menggangu keamanan dan ketertiban umum serta merusak iklim investasi di indonesia.

"Secara nyata, dalam pandangan kami,merupakan wujud nyata apa yang disebut sebagai fasisme terselubung (silent facisme), yang sedang dijalankan oleh rezim SBY-BOEDIONO," papar Sultoni, saat ditemui Seruu.com di kantor LBH Jakpus, Jumat (3/2/2012).

Lebih lanjut, Sultoni menegaskan bahwa demokrasi yang berlangsung saat ini adalah demokrasi yang di hasilkan dari dominasi politik kapitalisme monopoli asing/imperialisme dan disokong sepunuhnya oleh pemerintahan boneka yaitu, SBY-BOEDIONO

"Sehingga seluruh pandangan yang memuja sistem demokrasi di Indonesia saat ini tidak lebih merupahkan pandangan yang mewakili kepentingan imperialisme, rezim boneka SBY-BOEDIONO serta seluruh kapitalis birokrasi pendukung Pemerintahan yang berkuasa," paparnya.

Klaim Presiden SBY tentang iklim investasi Indonesia cerah dengan predikat investement grade dibarengi indikator ekonomi yang dikatakan tahan dari guncangan krisis global, ternyata menjadi ilusi bagi kesejahteraan kaum buruh.

Ditambahkan Sultoni mengajak kepada kaum buruh, dan seluruh rakyat indonesia harus berani berjuang mewujudkan lahirnya demokrasi sejati di negeri ini

Merombak total system pengupahan dan dewan pengupahan di indonesia, serta mencabut berbagai regulasi yang masih melanggengkan politik upah murah yang jelas-jelas merugihkan kaum buruh,tuturnya

Jadi, hanya ada satu cara untuk merubah nasib buruh, yaitu semua elemen pro demokrasi dan buruh bersatu, turun ke jalan, duduki bandara, pelabuhan dan jalan tol untuk menuntut upah yang layak serta meminta Pemerintah yang proneolib untuk mundur dari kursi kekuasan,pangkasnya. [simon]
 

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU