Jakarta, Seruu.Com - Anggota DPR RI, Dewi Aryani mengatakan, fenomena dan beberapa peristiwa demo buruh yang terjadi di beberapa belahan wilayah negara ini dikarena lambannya reformasi birokrasi, tidak sistematis dan mahal.

"Kasus buruh dan pengusaha yang terjadi di Bekasi, Tangerang dan lain-lain bisa jadi bukan karena konten kebijakan yang tidak pas mulanya, tapi titik awal persoalan dari tidak patutnya proses dalam perancangan formulasi kebijakan pengupahan, standar kinerja dan lainnya," kata Dewi di Jakarta, Jumat.

Dewi Aryani yang juga kandidat doktor Administrasi dan Kebijakan publik UI menambahkan, perlu dikembangkan proses kebijakan yang lebih partisipatif dalam penentuan upah minimum.

"Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator antara pengusaha dan buruh, sebab keduanya dibutuhkan dan perlu bersinergi dalam pengembangan ekonomi," ujar anggota Komisi VII DPR RI itu.

Menurut dia, dalam semua teori administrasi dan kebijakan publik terutama soal formulasi kebijakan, amat penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah karena besarnya upah buruh merupakan kebijakan publik.

"Juga perlu ditekankan pertimbangan dalam hal public value (benefit) dan akseptansi atas sebuah kebijakan oleh semua pemangku kepentingan. Sulitnya pengusaha memberikan upah yang layak bisa saja karena mahalnya biaya produksi oleh birokrasi yang tidak efisien lagi," pungkas anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Birokrasi yang tidak kapabel, mahal menyebabkan sulitnya memberikan upah yang memadai kepada buruh.

"Akibatnya ketidakharmonisan terjadi dan berakibat fatal misalnya demo, penuntutan secara perdata bahkan pidana yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat karena biasanya proses itu merupakan akumulasi ketidakpuasan dalam berbagai aspek yang terjadi  dalam kurun waktu yang cukup lama," kata politisi asal daerah pemilihan IX Jawa Tengah itu.

Pemicu lainnya, sambung Dewi, karena makin sulitnya ekonomi saat ini, buruh makin terjepit dan harga bahan pokok semakin mahal. Ditambahkan, isu soal pembatasan dan kenaikan TDL (tarif dasar listrik) makin menjadi ancaman mandegnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. [ant]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU